AreaTopik.com — Pada tanggal 28 Mei, PBB merilis laporan yang menyoroti masalah serius mengenai eksploitasi tenaga kerja di industri anime Jepang terutama bagian animator.
Meskipun industri ini terus tumbuh dan pada tahun 2022 melampaui 3 triliun yen, PBB memperingatkan kondisi kerja yang kejam seperti upah rendah untuk animator, jam kerja panjang, dan kontrak tidak adil.
PBB juga menyoroti kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual para kreator.
Jepang ingin mencapai pasar lebih dari 20 triliun yen pada tahun 2033, terutama di pasar internasional.
Namun, PBB memperingatkan jika masalah tenaga kerja tak terselesaikan, perusahaan seperti Netflix dan Amazon mungkin berhenti menyalurkan anime Jepang yang akan merugikan ekonomi negara.
Pada 9 September, pemerintah Jepang mengadakan pertemuan pertama Dewan Kolaborasi Publik-Swasta untuk Industri Konten.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengakui keprihatinan PBB dan menyatakan bahwa kondisi kerja dan upah yang adil bagi kreator belum terpenuhi.
Masalah-Masalah Dalam Industri Anime
Laporan PBB menyoroti animator Jepang yang sering dieksploitasi. Mereka menerima upah rendah, bekerja jam panjang, dan tidak memiliki kontrak yang adil.
Hak atas karya mereka juga tidak dilindungi dengan baik, sehingga mereka tak bisa menikmati keuntungan dari kesuksesan produk yang mereka ciptakan.
Jika kondisi ini tidak membaik, industri anime bisa kehilangan daya tarik di pasar internasional. Platform streaming mungkin menghindari kontroversi terkait kondisi tenaga kerja di Jepang, yang akan mempengaruhi ekspor konten.
Sumber: Hachima Kikou
